Kodim Jayapura Kawal Ketat Logistik PSU Pilgub Papua 2025 Sampai Tujuan

Jayapura — Dalam upaya mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, pada 6 Agustus 2025, Kodim 1701/Jayapura mengerahkan personel Babinsa untuk melaksanakan pengamanan ketat serta mengawal distribusi logistik pemilu ke sejumlah wilayah, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Selasa (5/8/2025)

Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Taufik Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI AD dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung aman, damai, dan jujur.

“Kami menempatkan personel Babinsa di setiap titik distribusi logistik, mulai dari gudang KPU hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah Kodim 1701. Ini adalah tugas negara, dan kami pastikan logistik tiba tepat waktu dalam kondisi aman dan lengkap,” tegas Letkol Taufik.

Pengamanan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik logistik, tetapi juga mencakup pemantauan situasi keamanan secara menyeluruh. Babinsa diterjunkan ke wilayah-wilayah yang dinilai rawan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses PSU berlangsung.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengamanan ini. Kodim 1701/Jayapura menjalin koordinasi erat dengan Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Koordinasi rutin dilakukan guna memastikan seluruh tahapan distribusi logistik berjalan sesuai rencana, mulai dari pengangkutan, pengamanan, hingga pendistribusian ke TPS, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.

“Kami menjunjung tinggi netralitas dan berkomitmen untuk memastikan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya secara bebas, tanpa tekanan atau gangguan apa pun,” tambah Dandim.

Selain itu, Letkol Taufik juga mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengajak seluruh elemen warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta menggunakan hak pilih secara bijak demi masa depan Papua yang lebih baik.

Pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga dan didukung bersama. Dengan pengamanan yang optimal dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan PSU dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta mendapat kepercayaan rakyat Papua. (Redaksi Papua)