Kodim 1701/Jayapura Siap Dukung Operasional TBI Skouw dan ALBN Jayapura–Vanimo

Jayapura – Dalam rangka mematangkan rencana teknis dan operasional serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengoperasian Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw dan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Jayapura–Vanimo, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Ruang Rapat TBI Skouw, Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Papua, Endy Irwan, S.H., M.H., dan diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai instansi terkait. Kodim 1701/Jayapura turut hadir melalui Pasiops Mayor Inf Ifan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran, keamanan, dan keberlanjutan aktivitas lintas batas negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.I.K., M.H., CPHR.; Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Papua AKBP Martin Asmuruf; Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa; Koordinator Imigrasi Skouw Marselinus Anditor Mapau; Wadan Satgas Yonif 643/WNS Mayor Inf Anggi Wibowo; Kepala Bea Cukai Jayapura Ade Bagus; serta pejabat dari Karantina, Jasa Raharja, Perum DAMRI, dan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota Jayapura.

Rakor tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk operasional TBI Skouw dan ALBN Jayapura–Vanimo, serta sinkronisasi peran instansi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security) guna mewujudkan pelayanan lintas batas yang aman, tertib, dan terpadu.

Dalam paparannya, Kepala BPTD Kelas II Papua Endy Irwan menjelaskan bahwa penyusunan SOP bersama bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh instansi agar pelaksanaan operasional terminal dan angkutan lintas batas berjalan tertib, aman, dan efisien.

“Dengan adanya SOP terpadu ini, setiap instansi memiliki panduan dan peran yang jelas, sehingga pelayanan lintas batas dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujarnya.

Uji coba perdana ALBN nantinya akan melibatkan Perum DAMRI Cabang Jayapura sebagai operator resmi, dengan rute Jayapura (Terminal Entrop) – Skouw – Vanimo (Papua Nugini). Tarif ditetapkan sebesar Rp250.000 termasuk asuransi perjalanan, dengan jadwal keberangkatan awal pukul 08.00 WIT dan 10.00 WIT.

Selain itu, rapat juga menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi CIQS, yang meliputi: Bea Cukai: pengawasan dan pengendalian barang lintas batas, Imigrasi: pemeriksaan dokumen dan lalu lintas orang, Karantina: pemeriksaan hewan, tumbuhan, dan hasil pertanian, TNI–Polri: pengamanan wilayah serta pencegahan aktivitas ilegal di jalur perbatasan.

Rute resmi ALBN yang disepakati mencakup Jayapura (Terminal Entrop) – Skouw/Wutung (Checkpoint RI–PNG) – Vanimo (Papua Nugini) dan sebaliknya. Operator yang melanggar, seperti menaikkan atau menurunkan penumpang di luar titik resmi, akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa rapat lanjutan kesiapan operasional akan digelar pada minggu kedua Desember 2025 guna melakukan finalisasi teknis sebelum pelaksanaan uji coba lapangan.

Dengan beroperasinya Terminal Barang Internasional Skouw dan Angkutan Lintas Batas Negara Jayapura–Vanimo, diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat lintas negara, memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Papua Nugini, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Pasiops Kodim 1701/Jayapura Mayor Inf Ifan menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung kelancaran dan keamanan aktivitas lintas batas.

“Kodim 1701/Jayapura senantiasa siap mendukung langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan aktivitas lintas batas, khususnya di wilayah Skouw. Melalui rapat koordinasi ini, kami memastikan aspek pengamanan di Terminal Barang Internasional dan jalur Angkutan Lintas Batas Negara berjalan sinergis dengan seluruh instansi terkait,” ujarnya.

Mayor Ifan juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap jalur tidak resmi atau jalan tikus perlu terus diperketat guna mencegah peredaran barang ilegal serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

“Kodim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan unsur CIQS serta aparat keamanan lainnya agar setiap kegiatan di perbatasan berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai gerbang terdepan di kawasan timur,” pungkasnya. (Redaksi Papua)